MK Menolak Gugatan Syarat Pendidikan Minimal S1 Bagi Capres, Caleg, Dan Cakada

By Hanter Oriko Siregar

 

JAKARTA, H OS LAW FIRM -  Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan uji materi yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimal bagi Calon Presiden (CAPRES), Calon Wakil Presiden (Cawapres), Calon Anggota legislatif (caleg), dan calon kepala daerah (cakada) dinaikkan menjadi lulusan sarjana (S-1)Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Simalungun, melalui permohonan perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Dalam gugatannya, Hanter meminta MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon pejabat publik adalah inkonstitusional.

Namun dalam sidang putusan yang dibacakan di Gedung MK, Selasa (8/10), Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan tersebut. MK menilai bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi.

"Mahkamah berpendapat bahwa penentuan syarat pendidikan calon pejabat publik merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang secara sah dapat ditetapkan oleh pembentuk undang-undang," ujar Ketua MK dalam amar putusannya.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menegaskan bahwa permohonan serupa telah pernah diajukan oleh Pemohon yang sama melalui perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025, dengan hasil yang sama – yaitu ditolak.

Dengan putusan ini, syarat pendidikan minimal bagi capres, caleg, dan cakada tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Putusan MK ini mempertegas bahwa perubahan terhadap syarat-syarat calon pejabat publik, termasuk pendidikan, hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah.

Sumber; baca juga, MK Tolak Gugatan Mahasiswa Soal Syarat Pendidikan Capres dan Caleg Minimal Sarjana

H OS LAW FIRM

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Uji Materiil UU Pemilu dan Pilkada terkait Syarat Pendidikan Presiden dan Jabatan Strategis lainnya di MK

By Hanter Oriko Siregar
Image
  " seorang pemimpin dalam suatu negara harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran dan keadilan, serta kemampuan untuk memimpin berdasarkan kebijaksanaan dan bukan hanya ambisi atau kepentingan pribadi "— Plato JAKARTA H OS LAW FIRM - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang perkara nomor 154/PUU-XXIII/2025, pemohon bernama Hanter Oriko Siregar   meminta agar syarat menjadi anggota DPR dan DPRD minimal berpendidikan S1 atau sederajat. Dalam gugatannya, Hanter tidak hanya meminta MK menyatakan syarat pendidikan minimal S1 untuk DPR, tetapi juga untuk calon presiden dan wakil presiden, serta untuk calon kepala daerah. Alasannya, di saat negara mewajibkan minimal pendidikan S1 untuk seorang guru sekolah dasar, negara justru melanggengkan jabatan-jabatan strategis negara minimal SMA saja. Baca juga: Syarat Capres Kembali Digugat ke MK agar Minimal S1. "Sementara negara mewajibkan guru sekolah da...
Read more

Syarat TOEFL untuk Lamar CPNS dan Cari Kerja Digugat ke MK

By Hanter Oriko Siregar
Image
  JAKARTA, INDONESIA -  Hanter Oriko Siregar meminta MK menghapus syarat TOEFL untuk tes CPNS atau saat mencari kerja di perusahaan swasta. Menurutnya, syarat tersebut malah memicu orang berbohong dengan membuat sertifikat TOEFL palsu. Warga bernama Hanter Oriko Siregar mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan terkait Test of English as Foreign Language (TOEFL). Dilihat detikcom di situs resmi MK, Selasa (12/11/2024), gugatan yang diajukan Hanter Oriko Siregar itu telah teregistrasi dengan nomor perkara 159/PUU-XXII/2024. Dalam gugatannya, dia meminta MK mengatur agar tidak ada lagi syarat TOEFL untuk tes CPNS ataupun mencari kerja di perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Dia beralasan syarat TOEFL tersebut sempat menghambat dirinya mengikut tes CPNS di sejumlah instansi pada 2024. Dia menyebut ada instansi yang menjadikan TOEFL dengan sk...
Read more

Syarat Pendidikan Jadi Presiden, Wapres, DPR, Diminta Minimal Sarjana

By Hanter Oriko Siregar
Image
  JAKARTA H OS LAW FIRM - Seorang advokat bernama Hanter Oriko Siregar menggugat Undang-undang Pemilu dan Pilkada soal syarat minimal lulusan SMA atau Sederajat untuk mendaftar menjadi calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota dewan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mempertanyakan relevansi syarat tersebut dengan kondisi saat ini. Permohonannya teregister dengan nomor perkara 154/PUU-XXIII/2025. Ia menguji Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada. Sidang pendahuluan gugatan tersebut digelar pada hari ini, Rabu (3/9) di ruang sidang panel MK. Dikutip dari laman resmi MK, sidang pendahuluan itu dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Berikut bunyi-bunyi pasal yang digugat: Pasal 169 huruf r UU Pemilu: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: (r) "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah k...
Read more